Ketua PD AMAN Flores Bagian Barat Kecewa Terhadap Rekomendasi DPRD Manggarai Timur

 

Ketua AMAN PD Flores Bagian Tengah dan Kuasa Hukum Masyarakat Adat Kalang Maghit ketika melakukan Pertemuan Kampung dengan Masyarakat Adat Kalang Mghit (foto doc. AMAN FloBar)

BORONG – 3TUNGKU. Ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Flores Bagian Barat, Ferdi Danse  mengaku sangat kecewa dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Manggarai Timur yang meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Timur untuk melakukan pengukuran tanah (baca : sertifikasi) terhadap tanah milik Masyarakat Adat Kalang Maghit.

Hal ini dikatakan Ferdi Danse melalui telepon selulernya pada Senin (07/06/2021) saat dimintai tanggapan terhadap rekomendasi DPRD tersebut.

Ferdi Danse mengungkapkan setelah mengetahui adanya rekomendasi tersebut dirinya bersama Maximilianus Herson Loi, SH selaku Koordinator Bidang Advokasi, Hukum dan HAM PD AMAN Flores Bagian Barat yang juga anggota advokat PPMAN sebagai Kuasa Hukum Masyarakat Adat Kalang Maghit langsung bergerak menuju Kalang Maghit untuk melakukan diskusi dan hearing dengan Masyarakat Adat Kalang Maghit. 

Ferdi melanjutkan pihaknya selaku Ketua PD AMAN Flores Bagian Barat merasa bertanggungjawab atas nasib komunitas tersebut mengingat Kalang Maghit adalah salah satu komunitas anggota AMAN sehingga wajib hukumnya dia harus berada di depan untuk membela hak – hak Masyarakat Adat yang hendak dicaplok pihak mana pun.

“Kalang Maghit itu merupakan salah satu komunitas anggota AMAN dan saya selaku Ketua AMAN di seluruh Manggarai (timur, raya dan barat) tidak bisa diam kalau melihat komunitas – komunitas AMAN ada yang mengalami persoalan terutama berkaitan dengan adat budaya yang hendak dihancurkan dan tanah ulayat komunitas yang hendak dirampas. Saya belum nyaman dan tidak bisa tidur. Iya, karena itu adalah tanggungjawab yang harus saya bereskan terdahulu,” kata Ferdi Danse.

Ketua Ferdi menjelaskan berkaitan dengan rekomendasi DPRD Manggarai Timur bernomor 9/DPRD/2021 yang meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai Timur untuk mengamankan dan atau melakukan sertifikasi Tanah Kalang Maghit yang diklaim sebagai salah satu aset Pemda Manggarai Timur sesungguhnya adalah pengklaiman sepihak dan tidak beralasan karena tanah Kalang Maghit merupakan tanah ulayat Suku Kende yang telah lama tinggal dan menetap di wilayah itu bertahun – tahun.

Ferdi menuturkan untuk menanggapi rekomendasi DPRD tersebut pada tanggal 29 – 30 Mei 2021 lalu dirinya bersama Kuasa Hukum Masyarakat Adat Kalang Maghit melakukan Pertemuan Kampung bersama Masyarakat Adat di Kalang Maghit.

“Pertemuan kemarin itu, kami sepakati 2 point penting yang dituangkan dalam bentuk surat keberatan yang dilayangkan kepada BPN Manggarai Timur, diantaranya meminta BPN Manggarai Timur menolak Pengajuan Sertifikasi oleh Pemda Manggarai Timur dan meminta BPN Manggarai Timur untuk mendaftarkan Tanah Komunal Kalang Maghit,” jelas Ferdi Danse.

Ferdi mengungkapkan usai mengadakan pertemuan kampung dengan Masyarakat Adat Kalang Maghit, pihaknya didamping Kuasa Hukum Masyarakat Adat Kalang Maghit memasukan surat pengajuan keberatan itu dan informasi terakhir yang diperolehnya telah mendapat tanggapan dari BPN Manggarai Timur pada tanggal 4 Juni 2021 kemarin.

Sementara itu Kuasa Hukum Masyarakat Adat Kalang Maghit, Maximilianus Herson Loi, SH membenarkan adanya surat tanggapan dari BPN Manggarai Timur tersebut.

Advokat muda yang akrab disapa Herson ini menuturkan surat tanggapan dari BPN Manggarai Timur bernomor MP. 01.01/196.53.19/VI/2021 dengan perihal klarifikasi atas surat yang dikirim oleh PPMAN pada tanggal 1 Juni 2021.

“Isi surat ini sangat jelas menunjukan bahwa lokasi tanah Kalang Maghit, Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba itu bukan milik Pemda Manggarai Timur, perorangan ataupun lembaga manapun tetapi secara ulayat tanah tersebut milik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang mendiami wilayah tersebut karena nenek moyang mereka telah menduduki wilayah tersebut bertahun – tahun,” papar Herson.

Herson mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melengkapi semua persyaratan yang berkaitan dengan sertifikat tanah komunal ulayat Masyarakat Hukum Adat Kalang Maghit agar dapat ditetapkan dan diakui pemerintah sebagai salah satu Komunitas Masyarakat Adat yang ada di Kabupaten Manggarai Timur.

“Kita akan tetap berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari Pemda Manggarai Timur sebagai salah satu komunitas adat yang ada karena ini merupakan salah satu amanat Perda No 01 tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Masyarakat Hukum Adat di Manggarai Timur,” ungkap Herson

Dirinya berharap, ke depannya Masyarakat Adat yang ada di Kabupaten Manggarai Timur dapat diakui haknya oleh pemerintah daerah agar tidak terjadi kriminalisasi, intimidasi maupun arogansi terhadap Masyarakat Adat. ***(gento)